user-avatar
Today is Selasa
Juli 29, 2014

Oktober 7, 2011

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

by Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum — Categories: Uncategorized2 Comments

Oleh :

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H.

Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

The title is : “Corruption as a Crime in Law Number 3 Year 1971 and Law Number 20 Year 2001 on Corruption Crime Eradication”. This paper discusses the formulation of corruption crime both as mentioned in Law Number 3 Year 1971 of Corruption Crime Eradication and the new law, the one Law Number 20 Year 2001 on Corruption Crime Eradication which replaced Law Number 31 Year 1999.

Corruption in Indonesia occurs systematically and extensively. It does not only cause loses for state budget but also is against people’s social and economic rights as a whole. It is, therefore, corruption eradication must be done massively.

The eradication of corruption crime must be done is specific ways such   as :

The extension of legal proof acquisition

Reverse proving on corruption crime (gratification)

State rights to file sues

Keywords : Formulation of corruption crime, Law Number 3 Year 1971 and Law Number 20 Year 2001

  1. A. PERUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971

Sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, untuk menjelaskan tentang kejahatan yaitu antara yang tercatat dan yang sebenarnya terjadi, kejahatan nyata yang terjadi dan tidak diketahui adalah besar sekali.

Demikian pula dalam hal korupsi berlaku juga model gunung es, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono D (juga Roger Hood dan Richard Sparks). Frekuensi dan sampai beberapa jauh korupsi yang terjadi menurut catatan statistik, baik yang diajukan ke pengadilan dan yang tercatat pada Kejaksaan (dalam proses pemeriksaan) akan tetap dalam tingkat konstan. Sedangkan pengetahuan masyarakat mengenai kejahatan serupa itu berbeda dari waktu ke waktu, atau secara alternatif pengetahuan tentang korupsi mengalami keterbatasan yang sedemikian besarnya, sehingga hanya nampak seolah tingkat korupsi tetap stabil, sedangkan pada hakikatnya meningkat yakni tidak tercatat.

Suatu perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi apabila dituntut, diajukan ke muka pengadilan, terbukti tidaknya unsur-unsur perbuatan adalah sebagaimana rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat 1 a, b, c, d, e atau Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Menurut Soedjono D dalam bukunya “Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia”, 1984, perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri atas 6 jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut :

  1. pasal 1 (1) a dan b sebagai tindak pidana korupsi pokok;
  2. pasal 1 (1) c sebagai tindak pidana korupsi KUHP;
  3. pasal 1 (1) d sebagai tindak pidana korupsi umum bukan pegawai negeri;
  4. pasal 1 (1) e sebagai tindak pidana korupsi karena tidak melapor;
  5. pasal 1 (2) sebagai tindak pidana korupsi percobaan;
  6. pasal 1 (2) sebagai tindak pidana korupsi permufakatan.

Jadi keenam jenis tindak pidana korupsi tersebut terumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Luasnya perumusan tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam berbagai jenis, menimbulkan kesukaran untuk menentukan ukuran apa yang dengan jelas dipegang sebagai pedoman untuk merangkum jenis-jenis perbuatan tersebut termasuk korupsi seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 beserta penjelasannya.

Soedjono menulis :

kriteria untuk menentukan jenis-jenis perbuatan yang termasuk korupsi adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap didahulukannya kepentingan pribadi di atas dan mengorbankan kepentingan umum. Maka setiap jenis korupsi yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tertampung dalam kriteria ini.[1]

Dalam bahasan terdahulu penulis menunjuk :

Perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, e dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah jenis korupsi materi yaitu korupsi yang menyangkut penyuapan, manipulasi di bidang keuangan/perekonomian negara.

  1. Tindak pidana korupsi jenis pertama adalah Tindak Pidana Korupsi Pokok. Rumusan Pasal 1 ayat 1 a :

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur tindak pidananya :

  1. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan;
  2. perbuatan itu bersifat melawan hukum;
  3. perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

-        Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya : memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya.

-        Melawan hukum. Dalam Penjelasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pengertian melawan hukum mengandung pengertian formil maupun materiil dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.

-        Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 1 tidak diterangkan mengenai pengertian keuangan Negara. Namun jelas yang dimaksud keuangan pemerintah pusat (departemental dan non departemen), keuangan  daerah, keuangan dari suatu badan hukum,  yang menggunakan modal dan diberi kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan nasional, kemanusiaan dan lain-lain.

-        Perbuatan secara langsung atau tidak langsung harus dibuktikan adanya secara obyektif. Dalam hal ini Hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli satu atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan itu.

Tindak pidana korupsi pokok ke 2 sebagaimana Pasal 1 ayat 1 b :

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan keuntungan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur tindak pidananya :

  1. menyalahgunakan keuntungan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pembuat karena jabatan atau kedudukan;
  2. ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;
  3. perbuatan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

-        penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya;

“Ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya”.[2]

Jika tindak pidana korupsi (a) pertama itu tidak dapat dilakukan oleh siapa saja, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi jenis (b) ini tidak hanya terbatas pada pejabat struktural, tetapi juga pejabat fungsional;

-        ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan; tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu (ante factum dan post factum).[3]

-        adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

“Dapat” merugikan keuangan Negara. Perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini tersangka dapat membuktikan sebaliknya bahwa, perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

  1. Tindak pidana korupsi jenis kedua.

Rumusan Pasal 1 ayat 1 c :

Barang siapa melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, 38, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Melakukan perbuatan yang diancam dengan Pasal-pasal KUHP sebagaimana tersebut dalam perumusan ayat 1 c ini yaitu melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, 38, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.

-        Pasal-pasal tersebut memuat delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan 210 KUHP), dan penyuapan pasif  (Pasal 418, 419 dan 420 KUHP).

-        Pasal 387 KUHP yaitu perbuatan penipuan dalam pelaksanaan pemborongan bangunan, penjual materi bangunan yang membahayakan keamanan manusia dan barang serta keamanan negara dalam keadaan perang.

-        Pasal 388 KUHP yaitu perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut dan darat.

-        Pasal 415 KUHP, seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja menggelapkan uang/surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang/surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu melakukan perbuatan tersebut.

-        Pasal 416 KUHP, seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

-        Pasal 417 KUHP, seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang wenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu melakukan perbuatan itu.

-        Pasal 423 KUHP, pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.

-        Pasal 425 KUHP

Pejabat yang melakukan pemerasan :

ke-1. meminta, menerima atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum padahal diketahui tidak demikian adanya;

ke-2    meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui tidak demikian halnya;

ke-3  telah menggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan ketentuan tersebut.

-        Pasal 435 KUHP

Pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan (leverantien) atau persewaan (verpachtingen) yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi mengurusi atau mengawasinya.

Penerapan ketentuan Pasal 1 ayat 1 c tersebut tidak banyak menjumpai kesukaran. Sedang kualifikasi untuk menjadi tindak pidana korupsi, mengakibatkan penambahan ancaman pidananya, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah.[4]

  1. Tindak pidana korupsi jenis ketiga, tindak pidana korupsi umum bukan Pegawai Negeri.

Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Unsur tindak pidananya :

  1. hadiah atau janji;
  2. pegawai negeri;
  3. dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.

Penjelasan rumusan pasal tersebut.

-        Perbuatan yang dilarang disini ialah yang dinamakan “penyuapan aktif”.

Lain dengan Pasal 209 KUHP dimana niat “(oogmerk) dari si pembuat adalah untuk menggerakkan seseorang pejabat agar ia di dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal penyuapan aktif menurut Pasal 1 ayat 1 d, niat tersebut perlu ada pembuat, dan cukup apabila pemberian atau janji itu diberikan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan. Jadi praktis setiap pemberian seseorang kepada pegawai negeri bisa masuk di dalamnya, apabila dibuktikan ada unsur “pamrih” tersebut.

Dalam praktek belum pernah dijumpai kasus yang dapat dikualifikasi sebagai apa yang dimaksudkan oleh peraturan ini.

  1. Tindak pidana korupsi jenis keempat, tindak pidana korupsi karena tidak melapor.

Pasal 1 ayat 1 e sebagai berikut :

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pasal ini sebagai berikut :

  1. Pembuat tidak menerima pemberian atau janji dari seorang yang diberikan kepadanya, seperti tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Harus terbukti dulu bahwa pemberian atau janji yang diberikan kepadanya antara lain :

1)           Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya (Pasal 418 KUHP);

2)           Untuk menggerakkannya agar ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya (Pasal 419 KUHP);

3)           Apabila si penerima adalah seorang hakim untuk mempengaruhi sesuatu keputusan dari perkara yang sedang diperiksa olehnya (Pasal 420 KUHP).

  1. Dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah penerimaan itu, ia tidak melaporkan pemberian atau janji itu kepada yang berwajib. Mengenai penentuan waktu tersebut harus didasarkan kepada keadaan obyektif.
  2. Tidak melaporkannya itu tiada alasan yang wajar. Hal ini pun harus ditinjau secara obyektif dan tidak ditentukan oleh pembuat sendiri.

Ketentuan dalam sub e ini dimaksudkan untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Apabila laporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyuapan, maka ada kemungkinan bahwa si penerima itu dapat dilepaskan penuntutan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan, pemberian janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan apabila semua dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP unsur-unsurnya terpenuhi.

  1. Tindak pidana korupsi jenis kelima dan keenam ialah tindak pidana korupsi percobaan dan tindak pidana korupsi permufakatan.

Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut :

Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana – tindak pidana tersebut dalam ayat 1 a, b, c, d, e pasal ini.

Jika diperhatikan ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 diketemukan 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yaitu berupa :

  1. percobaan untuk tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e;
  2. permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e;

Penjelasan a.

Karena di dalam naskah atau Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak diterangkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan percobaan dalam Pasal 1 ayat 2 ini, maka dengan mendasarkan pada Pasal 103 KUHP yang dimaksudkan dengan percobaan tersebut, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 53  ayat 1 KUHP.[5]

Mengenai ancaman pidana terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e adalah tidak sama dengan ancaman terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana biasa, sebab di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ditentukan kalau ancaman pidana terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e adalah sama dengan ancaman pidana untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e. Adapun yang menjadi sebabnya dapat diketahui dari Penjelasan Pasal 1 ayat 2 yang  menyebutkan :

karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian Negara maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.[6]

Penjelasan b, dijelaskan sebagai berikut :

Tindak pidana korupsi permufakatan yaitu permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e.

Jika dibandingkan antara Pasal 1 ayat 2 dengan Penjelasan Pasal 1 ayat 2, ternyata terdapat perbedaan sedikit yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan dengan kata “permufakatan”.

Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 2 disebutkan dengan kalimat “permufakatan jahat”. Karena perbuatan-perbuatan seperti yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e adalah bersifat jahat, jadi sama seperti yang telah diterangkan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Yang dimaksud dengan “permufakatan” adalah “permufakatan jahat”, yang hal ini tidak dapat ditemukan di dalam naskah atau Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tetapi ditemukan dalam ketentuan lain yaitu pada Pasal 88 KUHP yang menentukan ada permufakatan jahat, jika ada dua orang atau lebih telah mufakat/sepakat untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat baru merupakan suatu perbuatan persiapan untuk melakukan/percobaan tindak pidana itu, belum sampai merupakan suatu tindak pidana.[7]

Ditentukan kalau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e sudah merupakan suatu tindak pidana, tentunya hal ini merupakan perkecualian, sebab sebagaimana Penjelasan Pasal 1 ayat 2 dijelaskan kembali : “… mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan atau perbuatan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri”.[8]

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 ini sebelumnya tidak pernah ada dalam peraturan-peraturan mengenai korupsi yang berlaku di negara kita. Ketentuan ini merupakan perluasan atas pengertian tindak pidana korupsi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang bagi percobaan dan permufakatan jahat, ancaman pidananya disamakan dengan tindak pidana korupsi lainnya, walaupun apa yang menjadi tujuan pembuat belum tercapai/terwujud.

  1. B. PERUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak      Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)         Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam.

Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit                         Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak                   Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2)         Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang dimaksud “penyelenggara negara” dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit                     Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak   Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2)  Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit                        Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak                      Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

  1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang dimaksud dalam huruf a;
  3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

  1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
  2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  3. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)   Ketentuan mengenai pidana penjara atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,  Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)   Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari                       Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ketentuan atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b.  yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Dipidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat trans nasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2)         Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3)         Dalam hal tuntutan pidana terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4)         Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5)         Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6)         Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7)         Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit      Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak            Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak           Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dalam perkara korupsi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421 Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

  1. C. KESIMPULAN

Kalau kita pelajari dari dua Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka tentang perumusan tindak pidana korupsi melihat jenisnya termasuk korupsi materiil baik di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 maupun dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

  1. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 perumusan jenis tindak pidana korupsi diatur tersendiri, sedang masing-masing ancaman pidananya diatur dalam pasal-pasal tersendiri.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi disatukan dengan ancaman pidananya.

  1. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tidak diikuti pembuktian terbalik, sedang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diikuti pembuktian terbalik khususnya terhadap tindak pidana (korupsi) gratifikasi.
  2. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tidak diatur sebagaimana dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari alat bukti yang lain yang berupa informasi (dengan segala jenisnya). Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ketentuan yang demikian tidak ada.

  1. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur tentang hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Aturan demikian dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dulu belum ada.
  2. Secara umum dapat dinyatakan bahwa ancaman pidana penjara yang sampai dengan pidana mati diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Demikian pula pidana perampasan kemerdekaan (sampai dengan seumur hidup) maupun pidana denda pada masing-masing tindak pidana korupsi dinaikkan/diperberat, juga ada maksimum dan minimum khusus masing-masing pada tiap jenis tindak pidana tersebut. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ancaman pidana mati tidak diatur serta minimum pidana penjara dan pidana denda tidak diatur.

[1] Soedjono D., 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 72

[2] Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65

[3] Ibid., hal. 66

[4] Ibid., hal. 68

[5] R. Wiyono, 1979, Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Jakarta, hal. 30

[6] Ibid., hal. 31

[7] Ibid., hal. 32

[8] Ibid.

Oktober 7, 2011

PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI AGENT OF CHANGE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN DALAM MEWUJUDKAN LAW AND LEGAL REFORM

by Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum — Categories: Uncategorized140 Comments

Oleh :

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

  1. 1. Pendahuluan

Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. [1]

Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai agent of change mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dituntut pula bagi seorang Hakim khususnya Hakim Agung untuk mewujudkan putusan benar dan adil yang sangat didambakan sepenuhnya oleh para pencari keadilan, perpaduan sifat berperilaku bagi seorang Hakim yang sekaligus juga penegak hukum berupa sifat-sifat utama yang diajarkan dan diwariskan oleh para leluhur bangsa Indonesia yang dituangkan dalam hasil sastra pujangga Jawa khususnya yang merupakan pitutur-pitutur bernilai agung kepada kita semua, yang sebagian hasil sastra tersebut banyak yang berbentuk tembang-tembang Jawa, Macapat misalnya.

  1. 2. Putusan Hakim Sebagai Penemuan Hukum dalam Rangka Agent of Change

Putusan hakim sebagai penemuan hukum dalam artian khusus berarti bahwa Hakim dalam putusannya baik dalam ratio decidendi maupun dalam obiter dicta-nya, berkewajiban merumuskan pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya berdasarkan ilmu hukum dengan pelbagai ilmu-ilmu bantuannya, tetapi juga melibatkan fisafat hukum dan teori hukum lebih-lebih apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani.

Penemuan hukum dalam artian umum adalah keseluruhan proses berpikir dari seorang iurist yang dengan menggunakan metode interpretasi membawanya kepada suatu putusan hukum ataupun pengembangan dan pertumbuhan hukum. [2]

Pemikiran dan penggarapan hukum dapat dibagi menjadi yang teoritis dan praktis. Yang teoritis menghadirkan Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Sedangkan yang praktis mewujudkan pembuatan hukum, penemuan hukum dan perbantuan hukum.[3]

Putusan hakim yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah adalah yang memenuhi persyaratan utama seperti yang diajarkan oleh Josef Esser yaitu sistem konsisten dan adil utamanya mewujudkan Law and Legal Reform.

Di samping hal-hal yang bersifat materiil korporil, banyak dan aneka ragam gangguan dan motif-motif irrasionil yang dapat menyebabkan putusan hakim menjadi sine lege (tanpa berdasarkan undang-undang). Menurut Willem Zevenbergen : arti dari contra legem ialah tidak hanya bertentangan dengan hukum yang berlaku tetapi juga dengan ratio legis yakni makna nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu, bahkan juga yang berlawanan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan masyarakat.[4]

Adapun yang dimaksudkan dengan motif-motif irrasionil, gangguan-gangguan tersebut ialah antara lain : egoisme, haus kekuasaan, loba tamak, kebodohan, purbasangka, kemunafikan, kecanduan budaya konsumerisme dan supplaierisme.

Dengan demikian berlandaskan platform sebagaimana terurai tesebut, maka tipologisasi penemuan hukum menurut ajaran G.J. Wiarda adalah tepat, padat dan benar sebagaimana dipersonifikasikan pada tiga wujud (trimatra penemuan hukum) sebagai berikut :

  1. Hakim sebagai corong Undang-undang;
  2. 2. Hakim sebagai penterjemah Undang-undang/Hukum;
  3. 3. Hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan menurut keadilan.

Dengan demikian sesuai hal-hal tersebut terlukiskan pula hakekat, tugas dan fungsi hakim yaitu melakukan penemuan hukum dengan hasil keputusan hati nurani terhadap perkara yang diajukan kepadanya  untuk diperiksa dan diadili.

Louis L Jaffe “English and American Judges as Law Maker” : [5]

The great judge was great because when the  occasion cried out for new law he dares to make it.

Hakim yang besar adalah besar, karena manakala keadaan dan peristiwa menjerit-jerit meminta hukum yang baru, maka Hakim itu berani membuat dan menciptanya.

He was great because he was aware that the law is a living organism, its vitality depended upon renewal

Dia (hakim) adalah besar, karena hakim itu yakin dan sadar bahwa hukum itu adalah suatu susunan/organisme yang hidup, yang daya ketahanan dan kegunaannya tergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan.

G.W. Paton “A Text Book of Jurisprudence” : [6]

We desire an impartial Judge, but the law itself cannot be impartial (in one sense) for its very raison d’etre is to prefer one social interest to another

“Kita benar-benar menginginkan Hakim yang tidak memihak, akan tetapi hukum itu sendiri tidak dapat tidak memihak (dalam makna tertentu), sebab hakekat kehadirannya justru adalah memilih lebihkan suatu kepentingan sosial tertentu di atas kepentingan sosial sedemikian yang lain”

3. Makna dan Fungsi Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim

Pokok yang dicari oleh manusia sepanjang waktu semenjak eksistensinya sebagai makhluk berpikir hingga kini mungkin sampai akhir jaman ialah kebenaran hakiki yang akan menjadi dasar dari kebahagiaan lahiriah dan atau batiniah yang baik, indah dan adil bagi dan dalam kemah kehadiran manusia di maya pada.

Kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah, yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Ini yang disebut Soejono dengan kebenaran dan keadilan ontologis.[7]

Makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan ialah bercorak introvert yakni (seharusnya) menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud, dan bercorak extravert yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.

Dari rumusan kebenaran dan keadilan di atas dapat ditarik beberapa pengertian yang menjadi dasar dan unsur konstitutif dari nilai keadilan yakni :

-        Kebenaran adalah menjadi dasar, baik kebenaran formal maupun dan terutama kebenaran materiil, substansiil dan essensiil.

-        Melibatkan faktor-faktor lahiriah dan batiniah, faktisitas, idealitas, termasuk jiwa raga subyek penemu hukum, yang harus dalam keseimbangan.

-        Pengakuan adanya nilai-nilai dan kepentingan yang saling berlawanan, tetapi tidak perlu saling bermusuhan.

-        Dasar dan ruang gerak untuk kebebasan yang bertanggung jawab, bebas tidak untuk terikat oleh undang-undang tetapi tetap dikuasai hukum dan bebas dalam mempertimbangkan semaksimal dan sebaik mungkin terhadap nilai dan kepentingan yang saling bertubrukan.

Sifat ontologisnya hal di atas tidak lain ialah pada sarana yang menjadi batu penguji dan ukuran terakhir yakni hati nurani atau intuisi atau kesadaran jagat raya atau makrifat.

  1. 4. Aspek-Aspek Putusan Hakim yang Menggunakan Metode Pendekatan Ontologis, Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Putusan

Karya dan fungsi yang menggunakan sarana putusan hati nurani untuk mendekati dan mewujudkan perhubungan gaib antara yang fana dan yang abadi, antara yang lahir dan yang batin dalam peradilan menggunakan metode proporsionil, Soejono menamakan metode ontologis yang bercorak tidak semata-mata logis rasionil intelektual tetapi sekaligus ethis intuitif dan bahkan divinatoris yakni mempertaruhkan dan melibatkan panca indera batin yang khusyuk tinarbuka senantiasa memohon dan siap menerima hidayah, inayah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Metode ontologis yang proporsional untuk karya yang agung itu harus dihayati oleh hakim dan subyek-subyek penemu hukum pada umumnya    secara :[8]

-        Intelektual rasionil dalam arti subyek penemu hukum (seharusnya) mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya dan peraturan hukumnya yang berlaku dan akan diperlakukan berikut ilmunya.

-        Intelektual logis dalam penerapan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya (seharusnya) mengindahkan hukum logika baik yang formil maupun yang materiil.

-        Aspek intuitif mendambakan perasaan halus murni yang mendampingi rasio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya harus senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani, sehingga mengejawantahkan keadilan yang walaupun masih berpijak pada bumi kenyataan, tetap pada intinya bersifat universal.

Aspek yang terakhir itulah terutama yang memberikan watak irrasionil pada penemuan hukum, namun sekaligus conscience of man itulah yang mencegah dan menjaga penemuan hukum dari penalaran yang serba tidak pasti. Aspek terakhir itu pula yang menterjemahkan aspek ethis, yang masih harus ditingkat teruskan lagi dengan senantiasa diasah dan diasuh sehingga mampu menerima hidayah dan inayah dari Tuhan Seru Sekalian Alam. Inilah yang memberikan corak divinatoris.

5. Sifat-Sifat Utama Bagi Hakim Menjadi Hakim Yang Baik dan Adil

Meminjam istilah Gustav Radbruch, karya hakim adalah secara simultan melakukan faktisitas, normativitas dan idealitas atau antara kenyataan yang dihadapkan pada hukum, hukum normatif dan hukum ideal (Soejono/Hugo Sinzheimer).

Fungsi dan karya sedemikian agung, formal maupun substansial, tidak mungkin berupa sekedar penerapan hukum dan undang-undang secara mekanis syllogisme belaka, tetapi harus lebih lanjut dan mendasar yakni sebagai penciptaan, pembentukan atau penemuan hukum; yang di samping melibatkan cipta, karsa dan rasa, yang terpenting juga mempertaruhkan hati nurani. Cara mencapainya adalah sederhana dan lugas yaitu :

  1. Tekun ajeg melakukan samadhi/meditasi dan kontemplasi (tafakur);
  2. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri;
  3. Heling, pracaya, mituhu (senantiasa ingat, yakin percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa) ;
  4. Rela, ikhlas, narima (tidak rakus, loba tamak, tidak iri dengki terhadap rezeki kebahagiaan orang lain, selalu bersyukur kepada Tuhan), jujur, sabar dan budi luhur.

Apabila a-b dari R. Paryana Suryadipura dalam bukunya “Anthropobiologie”. Berdasarkan Atoomphysica maka c-d dari R. Soenarto dalam bukunya “Serat Sasongko Jati dan Bawa Raos Salebeting Raos”.[9]

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006 mengenai 11 prinsip pedoman perilaku hakim disebutkan sebagai berikut :

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegrasi tinggi, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap mandiri, bersikap profesional. Untuk membuat putusan, perilaku rendah hati tidak merupakan aspek-aspek putusan hakim.

Adil, tidak termasuk perilaku. Yang adil itu putusannya, apabila mengamalkan Hasta Sila + 2 (R. Paryana dan R. Soenarto), maka kita yakin bahwa putusan hakim itu akan baik, benar dan adil.

Jadi menurut saya, pendapat Soejono yang memadu pitutur dari Pujangga Jawa (R. Paryana dan R. Soenarto) sudah sangat lengkap yakni heling, pracaya (dapat dipercaya), mituhu (temen), rela ikhlas dan narima, jujur, sabar, budi luhur, tidak hanya pitutur untuk diamalkan bagi Hakim c.q. Hakim Agung saja, tapi juga aparat penegak hukum dan lebih luasnya aparatur pemerintah/negara. Apabila dalam tugasnya mengamalkan sifat-sifat utama sebagaimana tersebut di atas, maka negara kita Negara Kesatuan RI ini akan Tata Tentrem Kerta Raharja sebagaimana cita-cita yang digambarkan dalam setiap kerajaan di cerita pewayangan yang kita kenal sebagai suatu kebudayaan bangsa Indonesia yang masih langgeng untuk kita banggakan.

Pedoman perilaku hakim di atas kalau kita kaitkan dengan putusan Hakim berdasar penemuan hukum, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai Kode Etik Hakim, sama halnya dengan Kode Etik Korps Adhyaksa, Kode Etik Kepolisian, Kode Etik Advokat, Kode Etik Notaris, KORPRI dan lain sebagainya.

  1. 6. Konsepsi Reformasi Peradilan Mewujudkan Law & Legal Reform

Perlu disampaikan bahwa penulis terpanggil dalam menyusun materi wajib test ini mengangkat pelajaran Soejono (dosen saya) khususnya tentang penemuan hukum, putusan hakim, kebenaran dan keadilan ontologis, semoga apabila panggilan jiwa nanti menjadi suatu kenyataan, saya diberi kekuatan lahir batin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat melaksanakan pelajaran-pelajaran yang sangat bernilai tersebut, syukur pula apabila dapat dilaksanakan oleh para Hakim, utamanya para Hakim Agung. Mungkin ada beberapa hal penting yang dapat saya tarik garis berdasarkan ajaran-ajaran beliau. Konsepsi-konsepsi sebagai berikut :

  1. Dalam hal pengaturan majelis hakim pada Mahkamah Agung hendaknya diatur sesuai bidang ilmu hukum yang digelutinya (sesuai spesialisasinya)  terutama didahului dari mereka yang berasal dari hakim non karier, ahli hukum pidana masuk Majelis Hakim perkara-perkara pidana : tindak pidana korupsi, narkotika dan sebagainya.

Ahli hukum agama Islam sebagai majelis hakim yang menangani perkara-perkara yang masuk kompetensi Peradilan Agama. Janganlah sebaliknya dari Hakim agama sebagai Majelis Hakim perkara niaga atau tata usaha negara, Hakim ahli tata negara menjadi Majelis Hakim perkara pidana, niaga dan seterusnya.

  1. Tentang penanganan tunggakan perkara yang selalu dilaporkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, walaupun sudah ada Edaran Mahkamah Agung sampai tingkat peradilan di bawahnya diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan, kenyataannya tunggakan perkara selalu membengkak setiap tahunnya. Bagaimana hakim non karier dari akademisi untuk berpikir, sebagaimana mereka mengajar S1, S2 dan S3 yang sangat terikat dengan sistem kredit semester yang ada dan terikat batas tahun kuliah, yang tidaklah mungkin akan bisa menunda nilai ujian mata kuliah begitu saja, pembimbingan skripsi/tesis/disertasi dan pengujian skripsi/tesis/disertasi, karena setiap Universitas/Perguruan Tinggi sudah menetapkan jadwal program akademiknya yang pasti pada Kalender Akademiknya masing-masing tiap tahunnya.
  2. Masih tetap diperlukan pendidikan, penataran, pelatihan khususnya penerapan Undang-undang yang baru yang menyangkut bidang peradilan atau bidang hukum yang baru/tertentu : hukum peradilan tata usaha negara, peradilan niaga, penanganan tindak pidana korupsi, narkotika, tindak pidana komputer, bagi para Hakim Agung.
  3. Mengenai masing-masing lingkungan peradilan : peradilan umum, agama, tata usaha negara pada tiap-tiap pengadilan, selalu ada data putusan (yang telah berkekuatan hukum tetap terutama perkara yang bersifat perdata) yang tidak bisa dieksekusi.

Tentunya ini merupakan hal yang perlu dipikirkan bagi para hakim (termasuk Hakim Agung yang sudah/nanti jadi). Menurut saya, andai jadi Hakim Agung saya akan menyarankan pihak-pihak untuk mengajukan perkaranya kembali atau menggugat lagi dengan menyiapkan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan.

  1. 7. Penutup

Sebagai ilustrasi untuk disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian USAID (2004) : From The American People MCC Indonesia Control of Corruption Project  : Gender Assesment (dipublikasi oleh Ms. Claire 28 Mei 2007) bahwa :

Jumlah Hakim wanita dibanding pria 1 : 6,  hakim wanita lebih banyak peran pada tugas administrasi dan sekretariat. Hakim wanita karena lebih mementingkan tanggung jawab dan kewajiban keluarga, mobilitasnya rendah dibanding hakim pria. Hakim wanita  kurang berani untuk mengambil keputusan (decision maker). (USAID, hal.  2-4)

Memperhatikan hasil penelitian tersebut, apabila kita kaitkan dengan penerimaan calon Hakim Agung RI ini terutama dari akademisi wanita, Guru Besar yang sudah puluhan tahun bekerja, ribuan mahasiswa dari segala lapisan masyarakat dan suku bangsa di Indonesia yang beraneka ragam sifatnya baik S1 maupun S2, dalam bidang akademik lebih independen, dalam memberikan keputusan harus cepat dan tepat, dalam pengambilan keputusan bagi anak didik, mengutamakan obyektifitas, realitas dan kebenaran, jauh dari campur tangan kepentingan politik.

Dalam menghadapi faktisitas hakim pada hakikatnya di samping sebagai subyek penemuan hukum juga berkedudukan sebagai subyek yang diperiksa dan diadili oleh masyarakat dan negara, sebagaimana pernah dikiaskan oleh seorang penulis Amerika bernama White dengan menyatakan “The judge is on trial in every case before him”. Dengan kata lain setiap kali hakim itu memeriksa dan mengadili suatu perkara maka pada waktu bersamaan itu pula dan sekaligus hakim berkedudukan sebagai seorang terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili oleh masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Gerard Beekman, Terjemahan A. Rivai, Filsafat, Para filsuf dan Berfilsafat

Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum

Muchsin, Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam dan Pemikiran-          Pemikirannya

Soejono Koesoemo Sisworo, 1980, Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

_______________________, 1989, Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang

Theo Huijbers,  Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah


[1] Soejono K, Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, UNDIP, 1979, hal. 27.

[2] Ibid., hal. 26.

[3] Soejono K, Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, 30 Maret 1989, hal. 1

[4] Soejono K, op.cit., hal. 60.

[5] Soejono K, op.cit., hal. 15.

[6] Soejono K, op.cit., hal. 69.

[7] Soejono K, op.cit., hal. 64-65.

[8] Soejono K, loc.cit.

[9] Soejono K, op.cit., hal. 53-54.

Oktober 7, 2011

KEKERASAN PADA ANAK Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan

by Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum — Categories: Uncategorized1 Comment

Oleh : Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH, MH

PENDAHULUAN

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari penguasa. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh yang tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang “Pengadilan Anak”. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan).

Empat tahun yang lalu penguasa telah menegesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak” dan dua tahun kemudian lahir juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU KDRT). Potret kekerasan terhadap anak sebenarnya bukan monopoli masyarakat di era reformasi saja, melainkan sudah sejak era sebelumnya. Masyarakat mungkin masih ingat kasus “Ari Hanggara”. Dalam kasus tersebut Ari Hanggara menjadi korban kekerasan (penganiayaan) yang mengakibatkan kematian dari kedua orang-tuanya. Akhir-akhir ini, katakanlah selama lima tahun terakhir, masyarakat sering disuguhi berita maupun gambar (visualisasi) kekerasan terhadap anak, baik oleh anggota keluarganya sendiri maupun oleh orang diluar keluarganya.

Penelitian tentang “Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu” yang dilakukan oleh Tim Peneliti dengan Koordinator Retno Setyowati (PPKUNS), menunjukan adanya eksploaitasi seksual terhadap anak. Di Kabupaten Sukoharjo, dari tahun 2004 – Februari 2006, ada 7 kasus kekerasan pada anak, yang terdiri dari 1 kasus perkosaan (285 KUHP), 4 kasus yang pelanggaran Pasal 81, dan 1 kasus pelanggaran Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Kasus-kasus tersebut di atas hanyalah sebagian dari ratusan kasus yang pernah terjadi dan hal itu merupakan fenomena “gunung es” terhadap pada anak yang hingga kini masih belum juga tercairkan. Di Jakarta, perkosaan terhadap anak juga bukan hal langka. LBH Apik Jakarta dalam laporan akhir tahunnya menyebutkan, dari 239 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Januari–Oktober 2003, sekitar 50 persen di antaranya menimpa anak-anak. Data itu mencakup kasus perkosaan, sodomi, paedofilia, percabulan, dan pelecehan seksual.

Sementara itu, dari 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi bulan April 2002, 28 kasus atau 87,5 persen di antaranya terjadi pada anak di bawah umur.

Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka di atas. Harus diingat, perkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan. Tak ubahnya gunung es yang dari permukaan air seringkali hanya terlihat puncaknya, data kasus perkosaan yang tercatat barangkali hanya mewakili sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan. Demikian dikemukakan Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan Indonesia, termasuk kedua UU di atas, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan.

BENTUK KEKERASAN PADA ANAK

Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat UU, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Perlindungan Anak, dan UU Pencegagahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), meski tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah menetapkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu: mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Beberapa bentuk kekerasan dalam UU Perlidnungan Anak dan UU KDRT sebenarnya merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan sebelum, seperti KUHP, UU Narkotika, maupun UU Ketenagakerjaan. Khususnya UU KDRT, dalam penjeleasan umumnya disebutkan antara lain: “……. Oleh karena iitu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undangundang

Hukum Pidan atelah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan sertapenelantaran anak yang perlu diberi nafkah dan kehidupan”.

Berikut hendak dikemukakan beberapa bentuk perbuatan (tindak pidana) kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU KDRT. Dalam KUHP ada beberapa tindak pidana, bahkan ada yang secara eksplisit disebutkan sebagai kekerasan terhadap anak, yaitu: (1) Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); (2) Kejahatan yang melanggar kesusilaan, seperti menawarkan, memberikan, untuk terus menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang amelanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa (Pasal 283), bersetubuh dengan wanita yang diketahui belum berumur lima belas tahun di luar perkawinan (Pasal 287), melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum berumur lima beas tahun (Pasal 290), melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya, yang belum dewasa (Pasal 294), menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya, yang belum dewasa dengan orang lain (Pasal 295), melakukan perdagangan anak (Pasal 297), membikin mabuk terhadap anak (Pasal 300), memberi atau menyerahkan seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya kepada orang lain untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang dapat merusak kesehatannya (Pasal 301); (3) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti menarik orang yang belum cukup umum dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang lain (Pasal 330), menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331), melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu (Pasal 332); (4) Kejahatan terhadap nyawa, seperti merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 dan 342); (5) Kejahatan penganiayaan terhadap anaknya sendiri (Pasal 351-356).

Berbagai bentuk kejahatan (kekerasan) terhadap anak dalam KUHP tersebut merupakan bentuk khusus dari kejahatan dalam KUHP yang mempunyai konsekuensi khusus pula. Sementara kejahatan lainnya yang tidak disebutkan secara tegas bahwa korbannya anak, konsekuensinya sama dengan kejahatan yang korbanya bukan anak. Jadi, selain yang disebutkan di atas, masih dimungkinkan adanya kejahatan-kejahatan (kekerarasan terhadap anak. Misalnya, pembunuhan terhadap anak, dll.

Berikutnya hendak dikemukakan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Seperti dikemukakan di atas, bahwa ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bentukbentuk kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tindak pidana, seperti diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 89. Berbagai bentuk tindak pidana kekerasan pada anak dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: (1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya (Pasal 77); (2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisk, mental, maupun social (Pasal 77); (3) membiarkan anak dalam situasi darurat, seperti dalam pengusian, kerusuhan, bencana alam, dan/atau dalam situasi konflik bersengjata (Pasal 78); (4) membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkhohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memrlukan pertolongan dan harus dibantu (Pasal 78); (5) pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Pasal 39 (Pasal 79); (6) melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Pasal 80); (7) melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan (Pasal 81); (8) melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (Pasal 82); (9) memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83); (10) melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (Pasal 84); (11) melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak (Pasal 85); (12) melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, secara melawan hukum (Pasal 85); (13) membujuk anak untuk memilih agama lain dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 86); (14) merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan social, peristiwa yang mengnadung kekerasan, atau dalam peperangan,  secara melawan hukum (Pasal 87); (15) mengeksploitasiekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88); (16) menempatkan, membiarkan, melibatkan, menuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika, psikotropika, alkhohol, dan/atau zat adiktif lainya (napza) (Pasal 89).

Selanjutnya adalah berbagai bentuk kekerasan pada anak yang diatur dalam UU KDRT. Berbagai bentuk kekerasan yang ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam UU KDRT adalah sebagai berikut: (1) melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Pasal 44); (2) melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga (Pasal 45); (3) melakukan kekerasan seksual (Pasal 46-48); dan (4) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga (Pasal 49).

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut memang tidak secara khusus ditujukan kepada anak, namun yang jelas kekerasan itu dapat mengenai anak, karena dalam keluarga dimungkinkan ada penghuni yang masih anak.

Beberapa bentuk perbuatan kekerasan dalam UU Perlindungan Anak dan UU KDRT sebenarnya sudah diatur atau ditetapkan oleh KUHP. Keduam UU tersebut pada dasarnya hanya menetapan kembali (reformulasi/rekriminalisasi) dengan memberi nama baru dan/atau meningkatkan ancaman sanksi pidana.

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK

Kebijakan kriminal, menurut Sudarto,3 yang mengunakan istilah politik kriminal, adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini, menurut Barda Nawawi Arief,  diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan criminal policy sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.

Pada kesempatan lain Sudarto pernah mengemukakan tiga pengertian tentang kebijakan kriminal, yaitu: (1) dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pe-langgaran hukum yang berupa pidana; (2) dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; (3) dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan ke-bijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

G. Peter Hoefnagel mengemukakan, nahwa ilmu pengetahuan kebijakan kriminal merupakan ilmu pengetahuan penanggulangan kejahatan. Selanjutnya dengan mendasarkan pada pendapat Marc Ancel, ia mengemukakan, bahwa : “criminal policy is the rational organization of the soscial reaction to crime”. Hoefnagels juga mengenmukakan, bahwa kebijakan kriminal sebagai ilmu pengetahuan kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan

penegakan hukum. Sementara itu, kebjikan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social.

Kebijakan criminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (soscial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk men-capai kesejahteraan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem. Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa usaha-usaha prevention withaout punishment (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang ketiga, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.

Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha penanggulangan kekerasana pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana).

Penanggulangan kekerasan pada anak dengan hokum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan tahap eksekusi. Dalam tahap formulasi, pembuat UU menetapan perbuatan perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana, artinya bahwa perbuatan perbuatan kekerasan pada anak oleh pembuat UU diberi sanksi pidana.  Pemberian sanksi pidana ini masih bersifat abstrak. Pemberian pidana yang lebih konkret ada pada tahap aplikasi, yaitu oleh badan peradilan. Sementara itu, pemberian pidana yang benar-benar konkret adalah pada tahap eksekusi, yaitu oleh badan eksekusi, misalnya pidana penjara oleh Lembaga Pemasyarakat.

Pemberian pidana secara akbstrak, yaitu penetapan perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana, telah dilakukan pembuat UU ke dalam beberapa pasal KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU KDRT, seperti telah disebutkan di atas. Pemberian sanksi pidana, baik secara abstrak maupun yang konkret, diharapkan dapat memberikan efek pencegah terhadap pelaku maupun pelaku potensial.

Di samping penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana hukum pidana, pembuat UU juga telah menetapan beberapa kebijakan yang dapat dinilai sebagai upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana nonhukum pidana.

Dalam UU Perlindungan Anak, kebijakan penangulangan kekerasan pada anak, dapat diidentifaksi pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup: (1) Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian kepada orang tua dan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 47); (2) Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal 54); (3) Diwajibkannya bagi pemerinyah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55); (4) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66); (5) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69). Upaya pencegahan kekerasan pada anak dengan sarana nonpenal, dalam UU KDRT, disebutkan: “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga” (Pasal 11).

Upaya pencegahan tersebut adalah: (a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12).

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan)  dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebeasan beaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadaap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hokum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hokum pidana masih belum menampakan pola yang jelas.10 Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tindak langsung).

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in abstracto”, secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan (kekerasan). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Konsekuensinya, perlindungan korbanpun tidak secar langsung, tapi hanya secara tidak langsung  (in abstracto). Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana oleh perlaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderiataan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.

Pemberian pidana, baik secara abstrak (in abstracto) maupun secara konkret

(in concreto) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materiil maupun secara fisik. Studi yang pernah dilakukan oleh Dr. Iswanto, S.H. tentang “Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan, serta dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut.

Di samping memberikan perlindungan secara tidak langsung, hukum pidana

positif, dalam hal-hal tertentu, juga memberikan perlindungan secara langsung. Dalam Pasal 14c KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a), hakim dapat dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana, yaitu “mengganti semua atau sebagian kerugian” yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya”. Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit ruang gerak korban sendiri. Dalam penggabungan perkara ini, berakhirnya putusan pidan berarti juga berakhirnya putusan perdata. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum, banding misalnya, maka putusan perdata harus mengikuti putusan pidana. Artinya, pihak penggugat yang menitipkan perkara kepada Jaksa tidak dapat melakukan upaya hokum, meski putusan atas tuntutan ganti kerugiannya tidak memuaskan.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya UU Perlidungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlidunngan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, UU Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak, antara lain, disebutkan, bahwa “Meskipun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak anak ,pelaksanaan keawajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakaat, pemrintah dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya”.

Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasann Pasal18, hanya disebutkan bahwa: “bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”. Dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlidungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlidungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawan atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui: (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudian juga dalam hal terjadi kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderiataan anak korban kekerasan.

Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU KDRT), mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU KDRT, dimaksudkan untuk semua korban KDRT., tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban KDRT.

Dalam UU KDRT, perlindungan anak korban kekerasan, juga tidak tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU Pelindungan Anak, namun UU KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban kekerasan lebih kongkret dan operable. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai komepnsasi dan restitusi, Stephen Schafer,15 dalam bukunya “The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restuitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui rooses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat kepedartaan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus. Barda Nawawi Arief16 menjelaskan bahwa pada delik umum, hukum pidana positif Indonesia tidak mengenal ganti rugi, hanya untuk delik-delik tertentu ada jenis ganti rugi. Misalnya , “tindakan tata tertib” dalam tindak pidana ekonomi; pidana tambahan yang berupa pembayaran ganti rugi dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, ganti rugi dalam pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP) tidak dapat disama kan dengan “denda kompensasi”, karena ganti rugi tersebut merupakan syarat untuk adanya pidana bersyarat yang dibebankan kepada terpidana.

Berbagai bentuk ganti rugi tersebut bukan semata-mata diberikan untuk perlindunagn korban. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari pembuat UU tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Pelindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu. Pemberian perlindungan korban kejahatan ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam melindungan warganya dari rasa aman. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief17 mengemukakan, bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (kekerasan) oleh negara atau masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi, dan bantuan hukum cuma-cuma, dalam hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari negara. Terlebih dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Pemikiran tersebut sejalan dengan himbauan yang diberikan oleh Kongres PBB ke-7 dan Resolusi MU-PBB No. 40/34, butir 9, kepada negara-negara anggota, sebagai berikut: “Goverment should review their practices, regulations and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions”. Dalam butir berikutnya juga disampaikan, bahwa “Where public officials or other agents acting in official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victim should receive restitute from the state whose officials or agents were responsible for the harm influented” Butir 11). Selanjutnya dalam butir 12 disebutkan: “When compensation is’nt fully available from the often or other sources, state should endeavor to provide compensation to: (a) victims who have sustained significant bodily injure or impaiment of physical or mental healt as a res of serious crime; (b) the family, in particular dependents of persons have diet or become physically or mentally incapacitateda as a result of such

victimization”.

Seperti dikemukakan di atas, meski kedua UU tersebut sudah menetapkanberbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan

belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam UU Perlindungan Anak maupun UU KDRT secara jelas dan tegas serta bersifat operable, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak koban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.

PENUTUP

Penetapan perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana melalui perundang-undangan, baik perundang-undangan pidana umum, maupun sektoral pada dasarnya sudah cukup memadahi. Penetapan ini sebenarnya sudah merupakan bentuk pemberian perlindungan secara tidak langsung (abstrak) terhadap anak korban kekerasan. Perlindungan ini tentunya masih memerlukan bentuk perlindungan lain yang lebih bisa dirasakan secara langsung oleh anak korban kekerasan. Di samping itu, penetapan perbuatan kekerasan sebagai tindak pidana juga terkandung upaya pencegahan dengan hukum pidana. Upaya penannggulangan kekerasan dengan non hukum pidana juga sudah ditetapkan oleh pembuat UU, meski tidak secara tegas ditetapkan sebagai upaya pencegahan yang komprehensif.

Kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan pada anak dalam kedua UU di atas, yakni UU Perlindungan Anak dan UU KDRT, masih perlu ditinjau ulang guna penyempurnaan, terutama mengenai pemberian perlindungan dan kebijakan pencegahan kekerasan pada anak dengan non-hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Hoefnagels, G.P., 1973, The Other Side of Criminology, Deventer-Holland: Kluwer.

Iswanto, 1995, Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalu-lintas Jalan Raya,

Disertasi, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta: UGM.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda,1982, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan

Perkembangan Delik-delik Khusus dalam MAsyarakat Modern, Jakarta:

BPHN.

————, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya

Bakti.

102 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007: 87 – 102

————, 1997, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana,

Makalah Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses

Peradilan Pidana” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum

UMS, 17 Juli.

Setyowati, Retno, 2004, Anak Yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu,

UNICEF.

Sudarto, 1977, Hukum dan Hukumm Pidana, Bandung: Alumni.

————, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

————, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung:

Alumni.

Schafer, Stephen, 1968, The Victim and His Criminal, New York: Randam House,

United Nations, Generall Asembly, 1993, Compilation of International Instrument,

Volume I. New York

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oktober 7, 2011

Jurnal Hukum : MAKNA DAN JENIS KORUPSI

by Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum — Categories: Uncategorized3 Comments

Oleh : Sri Sumarwani[1]

Abstract

The title : “The Meaning And Types Of Corruption”, is written to elaborate our understanding about corruption as a term viewed from terminology and suggestions from the experts, including the types of corruption suggested by those experts. The classification of corruption is used in the formulation of Law on Corruption Crime Eradication.

Basically, corruption refers to destruction, bad situation or bad conduct, dishonesty in finance, evil acts, immoral acts, and others.

Corruption, therefore, must be faced and overcome with through, integrated and simultaneous efforts.

Corruption with all its types and forms must be eradicated until to its roots for the sake of the prosperity of the country.

Kata kunci : Istilah korupsi, makna dan jenis korupsi

A. MAKNA KORUPSI

Korupsi berasal dari perkataan bahasa latin “corruptio” yang berarti kerusakan atau kebrobokan. Di samping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi juga banyak yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.[2]

Soedjono D mengemukakan bahwa menurut “New World Dictionary of The American Language”, bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata “corruption” dan Perancis “corruption”. Kata korupsi mengandung arti :

-          perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;

-        perilaku yang jahat yang tercela atau kebejatan moral;

-        kebusukan atau tengik;

-        sesuatu yang dikorup, seperti yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;

-        pengaruh-pengaruh yang korup.

J.E. Sahetapy mengemukakan banyak istilah tentang korupsi di beberapa negara seperti di Muangthai “ginmoung”, yang berarti “makan bangsa”; “tanwu” istilah bahasa Cina yang berarti “keserakahan bernoda”. Jepang menamakannya “oshoku” yang berarti “kerja kotor”. [3]

Menurut A.S. Hornby c.s., “corruption” ialah “the offering and accepting ”of bribes”, (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) di samping diartikan juga “decay” yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seseorang yang bermoral baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.[4]

Dari segi istilah, Hermien Hadiati mengemukakan bahwa “korupsi” berasal dari kata “corrupteia” yang dalam bahasa Inggris berarti “bribery” atau “seduction”, yang diartikan “corrupter” atau “seducer”. Dari kata “bribery” tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan/ menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk/guna keuntungan (dari) pemberi.[5] Sedangkan yang diartikan dengan “seduction” ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng.

Seduction ialah very attractive and charming, likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality). Sedang “bribery” ialah promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the giver. [6]

Hermien Hadiati Koeswadji menyimpulkan :

dari dua kata terhadap arti “corrupteia” tersebut menunjuk kepada sesuatu yang bersangkut paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi untuk keuntungan yang memberi (in favour, charming) bahkan yang bisa membuat seseorang menyeleweng (likely to lead a person astray). [7]

Menurut Soedjono D, John A. Gardiner dan David J. Olson dalam bukunya berjudul : “Theft of The City” Readings an Corruption in Urban America, berusaha memberi arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber [8] dengan pengelompokan sebagai berikut :

  1. yang dijelaskan dalam Oxford English Dictionary untuk menjelaskan makna korupsi mengkategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut :
    1. Secara fisik, misal perbuatan pengrusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikkan;
    2. Secara moral bersifat praktis yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat;
    3. Penyelewengan terhadap kemurnian seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.
  2. rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial; kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan-rumusan di atas atau mengambil salah satu bentuk kategori dasar yang telah disebut. Dalam arti fisik, moral penyelewengan atau salah satu daripadanya. Para ilmuwan sosial pada umumnya mengaitkan definisi mereka tentang korupsi terutama ditujukan pada kantor pemerintahan (instansi atau aparatur). Sedangkan kelompok yang lebih kecil mengembangkan definisi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran serta menekankan pada konsep-konsep yang mengambil dari teori-teori ekonomi. Dan sebagian lagi membahas korupsi dengan pendekatan kepentingan masyarakat;
  3. rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan.

Definisi korupsi yang berkait dengan konsep jabatan dalam pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaedah hukum dan etika pemegang jabatan yang bersangkutan, dituliskan Baycley sebagai berikut :

Perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya perkembangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.[9]

  1. rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar. Perumusan arti korupsi dihubungkan dengan teori pasar yang dikembang oleh para ahli antara lain : Jacob van Klaveren mengemukakan bahwa :

Seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor jawatannya sebagai suatu perusahaan dagang dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. Besarnya hasil yang diperoleh bergantung pada situasi pasar dan kepandaiannya untuk menemukan titik hasil maksimal permintaan masyarakat.[10]

  1. rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum. Beberapa penulis cenderung untuk menentukan korupsi sebagai konsep “demi kepentingan umum”.

Carl J. Friedrich misalnya mempertahankan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.[11]

Kelima kategori perumusan pengertian tentang korupsi sebagaimana yang telah terurai di atas menurut Soedjono D pada gilirannya mewarnai perumusan dalam Undang-Undang Pidana Korupsi tertentu, sehingga sanksi hukumnya dapat diancamkan dan diterapkan dalam penanggulangan korupsi negara yang bersangkutan.

Selanjutnya Soedjono D mengemukakan bahwa dari rumusan-rumusan tersebut tercermin bahwa :

Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan politik, klik golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.[12]

B. JENIS KORUPSI

Penelusuran makna korupsi lebih lanjut kita perhatikan dari uraian Syed Hussein Al Atas dalam “The Sociology of Corruption”. Menurut Syed Hussein Al Atas seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat.[13]

Oleh Syed Hussein Al Atas ciri-ciri korupsi diringkaskan sebagai berikut :

  1. suatu penghianatan terhadap kepercayaan;
  2. penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya;
  3. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
  4. dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
  5. melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
  6. adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain;
  7. terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;
  8. adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum;
    1. menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis sebagai berikut :

  1. Korupsi transaktif (transactive corruption);
  2. Korupsi yang memeras  (extortive corruption);
  3. Korupsi investif (investive corruption);
  4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption);
  5. Korupsi defensif (defensive corruption);
  6. Korupsi otogenik (autogenic corruption);
  7. Korupsi dukungan (supportive corruption);[14]

Ad. 1.  Korupsi transaktif menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

Ad. 2.  Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

Ad. 3.  Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

Ad. 4.  Korupsi perkerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Ad. 5.  Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

Ad. 6.  Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri. Brooks mencetuskan subyek yang disebut “auto corruption” adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja.

Ad. 7.  Korupsi dukungan. Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang  atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Menurut Syed Hussein Al Atas bahwa inti gejala korupsi selalu dari jenis pemerasan dan transaktif. Korupsi selebihnya berkisar di sekitar kedua jenis tersebut dan merupakan jenis sampingannya.[15]

David M. Chalmers menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang meliputi :

  1. material corruption;
  2. political corruption;
  3. intellectual corruption;[16]

Ad. a.

Korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum.

-        Financial manipulations and decisious injurious to the economy are often labeled corrupt;

-        The term in often applied also to misjudgements by officials in the public economic;

-        Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relative, social influence, or any relationship that sacripfices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually concidered corrupt.

Jadi korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum adalah korupsi di bidang materiil.

Ad. b.

Political corruption oleh David M. Chalmers ditulis sebagai

Electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation and interference with freedom of ellection. Corruption in office involves sale of legislative fortes, administrative of judicial decision or governmental appointment.[17]

Korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan uang, janji-janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, pelaksanaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara-suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan, atau penetapan yang menyangkut pemerintahan.

Ad. c.

Intellectual Corruption diterangkan sebagai :

-        seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar;

-        pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan;

-        memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain.

Disimpulkan oleh Baharuddin Loppa, jenis-jenis korupsi tersebut sebagai berikut :[18]

  1. Korupsi di bidang materiil suatu tindakan yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.
  2. Korupsi di bidang politik.

Dapat berupa/berwujud memanipulasi pemungutan suara dengan cara penguapan, intimidasi, paksaan dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintahan.

  1. Korupsi ilmu pengetahuan ialah memanipulasi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar atau menyatakan (mempublisir) sesuatu karangan/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya padahal adalah hasil ciptaan orang lain.

C. JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG

Berdasarkan uraian di atas tentang jenis korupsi yaitu jenis korupsi materiil ialah korupsi yang menyangkut penyuapan, memanipulasi di bidang keuangan/perekonomian negara, manipulasi yang merugikan kesejahteraan rakyat pada umumnya adalah sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 a, b, c, d, e dan ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana korupsi materiil yang diuraikan di atas, tercakup dalam perumusan Pasal 1 ayat 1 a, b, c, d dan e dan Pasal ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

  1. Pasal 1 ayat 1 a melawan hukum dalam ayat ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan. Perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
  2. Pasal 1 ayat 1 b memuat sebagai tindak pidana unsur “menyalahgunakan kewenangan“ yang ia peroleh karena jabatannya, dan unsur “secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara” serta dengan “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”.
  3. Pasal 1 ayat 1 c istilah korupsi dalam Undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, termasuk Pasal-pasal KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (12 Pasal).
  4. Pasal 1 ayat 1 d mengancam dengan pidana seseorang yang memberikan hadiah kepada pegawai negeri juga mengancam pidana seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri.
  5. Pasal 1 ayat 1 e ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 418, 419, 420 KUHP.

Apabila tidak semua unsur dari tindak pidana tersebut dipenuhi dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyuapan, maka ada kemungkinan dapat melepaskan dari penuntutan berdasarkan ayat e ini. Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan pemberian/janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan, apabila semua unsur dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419, 420 KUHP terpenuhi.

  1. Pasal 1 ayat 2 percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan pidana sama dengan ancaman bagi tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, yang sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan, sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Adapun perumusan Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal-pasalnya sekaligus dicantumkan ancaman pidananya. Dalam pasal-pasal di bawah ini hanya ditunjuk rumusan tindak pidananya dan dapat disebut tentang jenis korupsinya adalah korupsi materiil.

-        Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara … “.

-        Pasal 2 ayat 2 sebagai berikut :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

-        Pasal 3 sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara … “.

-        Pasal 5 ayat 1 sebagai berikut :

Dipidana :

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

-        Pasal 5 ayat 2 sebagai berikut :

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

-        Pasal 6 ayat 1 sebagai berikut :

Dipidana setiap orang yang  :

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

-        Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut :

Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

-        Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut :

Dipidana :

  1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang dimaksud dalam huruf a;
  3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;

-        Pasal 7 ayat 2 sebagai berikut :

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

-        Pasal 8 sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

-        Pasal 9 sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

-        Pasal 10 sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

  1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
  2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

-        Pasal 11 sebagai berikut :

Dipidana :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

-        Pasal 12 sebagai berikut :

Dipidana :

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  3. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

-        Pasal 12 B ayat 1 sebagai berikut :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ketentuan atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

-        Pasal 12 B ayat 2 sebagai berikut :

Dipidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

-        Pasal 13 sebagai berikut :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatanatau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana.

-        Pasal 14 sebagai berikut :

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

-        Pasal 15 sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

-        Pasal 16 sebagai berikut :

Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

-        Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut :

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

-        Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut :

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

-        Pasal 20 ayat 3 sebagai berikut :

Dalam hal tuntutan pidana terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

-        Pasal 20 ayat 4 sebagai berikut :

Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

-        Pasal 20 ayat 5 sebagai berikut :

Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

-        Pasal 20 ayat 6 sebagai berikut :

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

-        Pasal 20 ayat 7 sebagai berikut :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mempelajari makna dan jenis korupsi, maka UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lama) dan UU Nomor 20 Tahun 2001, sama-sama termasuk jenis korupsi materiil yang jenisnya lebih banyak dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Karena dalam UU Nomor 3 Tahun 1971, hanya disebutkan dalam satu pasal saja (19). Sedangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jenisnya sebanyak 19 dengan rincian.

DAFTAR PUSTAKA

Baharuddin Loppa, 1990, Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung

Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung

J.E. Sahetapy, 1989, Parados Dalam Kriminologi, Edisi 1 Cetakan 2, Rajawali Press, Jakarta

Soedjono D., 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar baru, Bandung.

Sudarto, 1980, Hukum dan Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta

Syed Hussein Al Atas, 1987, Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi, Terjemahan Nirwono, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Pertama, Jakarta


[1] Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA

[2] Sudarto, 1980, Hukum dan Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, hal. 122

[3] J.E. Sahetapy, 1989, Parados Dalam Kriminologi, Edisi 1 Cetakan 2, Rajawali Press, Jakarta, hal. 45

[4] Soedjono D., 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar baru, Bandung, hal. 17

[5] Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32

[6] Ibid., hal. 33

[7] Ibid.

[8] Soedjono D., op.cit., hal. 17

[9] Soedjono D., op.cit., hal. 19

[10] Soedjono D., op.cit., hal. 20

[11] Soedjono D., op.cit., hal. 21

[12] Soedjono D., op.cit., hal. 20

[13] Syed Hussein Al Atas, 1987, Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi, Terjemahan Nirwono, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Pertama, Jakarta, hal. VIII

[14] Ibid., hal. IX

[15] Ibid., hal. X

[16] Baharuddin Loppa, 1990, Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung

[17] Ibid.

[18] Ibid., hal. 7

© 2014 Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum All rights reserved - Mobile View - Have fun!