user-avatar
Today is Jumat
November 28, 2014

Oktober 7, 2011

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

by Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum — Categories: Uncategorized2 Comments

Oleh :

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H.

Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

The title is : “Corruption as a Crime in Law Number 3 Year 1971 and Law Number 20 Year 2001 on Corruption Crime Eradication”. This paper discusses the formulation of corruption crime both as mentioned in Law Number 3 Year 1971 of Corruption Crime Eradication and the new law, the one Law Number 20 Year 2001 on Corruption Crime Eradication which replaced Law Number 31 Year 1999.

Corruption in Indonesia occurs systematically and extensively. It does not only cause loses for state budget but also is against people’s social and economic rights as a whole. It is, therefore, corruption eradication must be done massively.

The eradication of corruption crime must be done is specific ways such   as :

–  The extension of legal proof acquisition

–  Reverse proving on corruption crime (gratification)

–  State rights to file sues

Keywords : Formulation of corruption crime, Law Number 3 Year 1971 and Law Number 20 Year 2001

  1. A. PERUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971

Sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, untuk menjelaskan tentang kejahatan yaitu antara yang tercatat dan yang sebenarnya terjadi, kejahatan nyata yang terjadi dan tidak diketahui adalah besar sekali.

Demikian pula dalam hal korupsi berlaku juga model gunung es, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono D (juga Roger Hood dan Richard Sparks). Frekuensi dan sampai beberapa jauh korupsi yang terjadi menurut catatan statistik, baik yang diajukan ke pengadilan dan yang tercatat pada Kejaksaan (dalam proses pemeriksaan) akan tetap dalam tingkat konstan. Sedangkan pengetahuan masyarakat mengenai kejahatan serupa itu berbeda dari waktu ke waktu, atau secara alternatif pengetahuan tentang korupsi mengalami keterbatasan yang sedemikian besarnya, sehingga hanya nampak seolah tingkat korupsi tetap stabil, sedangkan pada hakikatnya meningkat yakni tidak tercatat.

Suatu perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi apabila dituntut, diajukan ke muka pengadilan, terbukti tidaknya unsur-unsur perbuatan adalah sebagaimana rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat 1 a, b, c, d, e atau Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Menurut Soedjono D dalam bukunya “Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia”, 1984, perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri atas 6 jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut :

  1. pasal 1 (1) a dan b sebagai tindak pidana korupsi pokok;
  2. pasal 1 (1) c sebagai tindak pidana korupsi KUHP;
  3. pasal 1 (1) d sebagai tindak pidana korupsi umum bukan pegawai negeri;
  4. pasal 1 (1) e sebagai tindak pidana korupsi karena tidak melapor;
  5. pasal 1 (2) sebagai tindak pidana korupsi percobaan;
  6. pasal 1 (2) sebagai tindak pidana korupsi permufakatan.

Jadi keenam jenis tindak pidana korupsi tersebut terumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Luasnya perumusan tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam berbagai jenis, menimbulkan kesukaran untuk menentukan ukuran apa yang dengan jelas dipegang sebagai pedoman untuk merangkum jenis-jenis perbuatan tersebut termasuk korupsi seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 beserta penjelasannya.

Soedjono menulis :

kriteria untuk menentukan jenis-jenis perbuatan yang termasuk korupsi adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap didahulukannya kepentingan pribadi di atas dan mengorbankan kepentingan umum. Maka setiap jenis korupsi yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tertampung dalam kriteria ini.[1]

Dalam bahasan terdahulu penulis menunjuk :

Perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, e dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah jenis korupsi materi yaitu korupsi yang menyangkut penyuapan, manipulasi di bidang keuangan/perekonomian negara.

  1. Tindak pidana korupsi jenis pertama adalah Tindak Pidana Korupsi Pokok. Rumusan Pasal 1 ayat 1 a :

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur tindak pidananya :

  1. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan;
  2. perbuatan itu bersifat melawan hukum;
  3. perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

–        Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya : memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya.

–        Melawan hukum. Dalam Penjelasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pengertian melawan hukum mengandung pengertian formil maupun materiil dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.

–        Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 1 tidak diterangkan mengenai pengertian keuangan Negara. Namun jelas yang dimaksud keuangan pemerintah pusat (departemental dan non departemen), keuangan  daerah, keuangan dari suatu badan hukum,  yang menggunakan modal dan diberi kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan nasional, kemanusiaan dan lain-lain.

–        Perbuatan secara langsung atau tidak langsung harus dibuktikan adanya secara obyektif. Dalam hal ini Hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli satu atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan itu.

Tindak pidana korupsi pokok ke 2 sebagaimana Pasal 1 ayat 1 b :

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan keuntungan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur tindak pidananya :

  1. menyalahgunakan keuntungan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pembuat karena jabatan atau kedudukan;
  2. ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;
  3. perbuatan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

–        penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya;

“Ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya”.[2]

Jika tindak pidana korupsi (a) pertama itu tidak dapat dilakukan oleh siapa saja, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi jenis (b) ini tidak hanya terbatas pada pejabat struktural, tetapi juga pejabat fungsional;

–        ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan; tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu (ante factum dan post factum).[3]

–        adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

“Dapat” merugikan keuangan Negara. Perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini tersangka dapat membuktikan sebaliknya bahwa, perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

  1. Tindak pidana korupsi jenis kedua.

Rumusan Pasal 1 ayat 1 c :

Barang siapa melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, 38, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Unsur tindak pidananya sebagai berikut :

Melakukan perbuatan yang diancam dengan Pasal-pasal KUHP sebagaimana tersebut dalam perumusan ayat 1 c ini yaitu melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, 38, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.

–        Pasal-pasal tersebut memuat delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan 210 KUHP), dan penyuapan pasif  (Pasal 418, 419 dan 420 KUHP).

–        Pasal 387 KUHP yaitu perbuatan penipuan dalam pelaksanaan pemborongan bangunan, penjual materi bangunan yang membahayakan keamanan manusia dan barang serta keamanan negara dalam keadaan perang.

–        Pasal 388 KUHP yaitu perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut dan darat.

–        Pasal 415 KUHP, seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja menggelapkan uang/surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang/surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu melakukan perbuatan tersebut.

–        Pasal 416 KUHP, seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

–        Pasal 417 KUHP, seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang wenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu melakukan perbuatan itu.

–        Pasal 423 KUHP, pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.

–        Pasal 425 KUHP

Pejabat yang melakukan pemerasan :

ke-1. meminta, menerima atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum padahal diketahui tidak demikian adanya;

ke-2    meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui tidak demikian halnya;

ke-3  telah menggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan ketentuan tersebut.

–        Pasal 435 KUHP

Pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan (leverantien) atau persewaan (verpachtingen) yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi mengurusi atau mengawasinya.

Penerapan ketentuan Pasal 1 ayat 1 c tersebut tidak banyak menjumpai kesukaran. Sedang kualifikasi untuk menjadi tindak pidana korupsi, mengakibatkan penambahan ancaman pidananya, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah.[4]

  1. Tindak pidana korupsi jenis ketiga, tindak pidana korupsi umum bukan Pegawai Negeri.

Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Unsur tindak pidananya :

  1. hadiah atau janji;
  2. pegawai negeri;
  3. dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.

Penjelasan rumusan pasal tersebut.

–        Perbuatan yang dilarang disini ialah yang dinamakan “penyuapan aktif”.

Lain dengan Pasal 209 KUHP dimana niat “(oogmerk) dari si pembuat adalah untuk menggerakkan seseorang pejabat agar ia di dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal penyuapan aktif menurut Pasal 1 ayat 1 d, niat tersebut perlu ada pembuat, dan cukup apabila pemberian atau janji itu diberikan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan. Jadi praktis setiap pemberian seseorang kepada pegawai negeri bisa masuk di dalamnya, apabila dibuktikan ada unsur “pamrih” tersebut.

Dalam praktek belum pernah dijumpai kasus yang dapat dikualifikasi sebagai apa yang dimaksudkan oleh peraturan ini.

  1. Tindak pidana korupsi jenis keempat, tindak pidana korupsi karena tidak melapor.

Pasal 1 ayat 1 e sebagai berikut :

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pasal ini sebagai berikut :

  1. Pembuat tidak menerima pemberian atau janji dari seorang yang diberikan kepadanya, seperti tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Harus terbukti dulu bahwa pemberian atau janji yang diberikan kepadanya antara lain :

1)           Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya (Pasal 418 KUHP);

2)           Untuk menggerakkannya agar ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya (Pasal 419 KUHP);

3)           Apabila si penerima adalah seorang hakim untuk mempengaruhi sesuatu keputusan dari perkara yang sedang diperiksa olehnya (Pasal 420 KUHP).

  1. Dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah penerimaan itu, ia tidak melaporkan pemberian atau janji itu kepada yang berwajib. Mengenai penentuan waktu tersebut harus didasarkan kepada keadaan obyektif.
  2. Tidak melaporkannya itu tiada alasan yang wajar. Hal ini pun harus ditinjau secara obyektif dan tidak ditentukan oleh pembuat sendiri.

Ketentuan dalam sub e ini dimaksudkan untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Apabila laporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyuapan, maka ada kemungkinan bahwa si penerima itu dapat dilepaskan penuntutan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan, pemberian janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan apabila semua dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP unsur-unsurnya terpenuhi.

  1. Tindak pidana korupsi jenis kelima dan keenam ialah tindak pidana korupsi percobaan dan tindak pidana korupsi permufakatan.

Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut :

Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana – tindak pidana tersebut dalam ayat 1 a, b, c, d, e pasal ini.

Jika diperhatikan ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 diketemukan 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yaitu berupa :

  1. percobaan untuk tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e;
  2. permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e;

Penjelasan a.

Karena di dalam naskah atau Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak diterangkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan percobaan dalam Pasal 1 ayat 2 ini, maka dengan mendasarkan pada Pasal 103 KUHP yang dimaksudkan dengan percobaan tersebut, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 53  ayat 1 KUHP.[5]

Mengenai ancaman pidana terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e adalah tidak sama dengan ancaman terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana biasa, sebab di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ditentukan kalau ancaman pidana terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e adalah sama dengan ancaman pidana untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e. Adapun yang menjadi sebabnya dapat diketahui dari Penjelasan Pasal 1 ayat 2 yang  menyebutkan :

karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian Negara maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.[6]

Penjelasan b, dijelaskan sebagai berikut :

Tindak pidana korupsi permufakatan yaitu permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e.

Jika dibandingkan antara Pasal 1 ayat 2 dengan Penjelasan Pasal 1 ayat 2, ternyata terdapat perbedaan sedikit yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan dengan kata “permufakatan”.

Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 2 disebutkan dengan kalimat “permufakatan jahat”. Karena perbuatan-perbuatan seperti yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e adalah bersifat jahat, jadi sama seperti yang telah diterangkan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Yang dimaksud dengan “permufakatan” adalah “permufakatan jahat”, yang hal ini tidak dapat ditemukan di dalam naskah atau Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tetapi ditemukan dalam ketentuan lain yaitu pada Pasal 88 KUHP yang menentukan ada permufakatan jahat, jika ada dua orang atau lebih telah mufakat/sepakat untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat baru merupakan suatu perbuatan persiapan untuk melakukan/percobaan tindak pidana itu, belum sampai merupakan suatu tindak pidana.[7]

Ditentukan kalau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, dan e sudah merupakan suatu tindak pidana, tentunya hal ini merupakan perkecualian, sebab sebagaimana Penjelasan Pasal 1 ayat 2 dijelaskan kembali : “… mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan atau perbuatan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri”.[8]

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 ini sebelumnya tidak pernah ada dalam peraturan-peraturan mengenai korupsi yang berlaku di negara kita. Ketentuan ini merupakan perluasan atas pengertian tindak pidana korupsi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang bagi percobaan dan permufakatan jahat, ancaman pidananya disamakan dengan tindak pidana korupsi lainnya, walaupun apa yang menjadi tujuan pembuat belum tercapai/terwujud.

  1. B. PERUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak      Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2)         Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam.

Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit                         Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak                   Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2)         Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang dimaksud “penyelenggara negara” dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit                     Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak   Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2)  Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit                        Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak                      Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

  1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang dimaksud dalam huruf a;
  3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

  1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
  2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  3. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)   Ketentuan mengenai pidana penjara atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,  Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)   Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari                       Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ketentuan atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b.  yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Dipidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat trans nasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

(1)         Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2)         Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3)         Dalam hal tuntutan pidana terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4)         Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5)         Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6)         Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7)         Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit      Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak            Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak           Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Dalam perkara korupsi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421 Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24 UU Nomor 20 Tahun 2001 :

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

  1. C. KESIMPULAN

Kalau kita pelajari dari dua Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka tentang perumusan tindak pidana korupsi melihat jenisnya termasuk korupsi materiil baik di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 maupun dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

  1. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 perumusan jenis tindak pidana korupsi diatur tersendiri, sedang masing-masing ancaman pidananya diatur dalam pasal-pasal tersendiri.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi disatukan dengan ancaman pidananya.

  1. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tidak diikuti pembuktian terbalik, sedang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diikuti pembuktian terbalik khususnya terhadap tindak pidana (korupsi) gratifikasi.
  2. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tidak diatur sebagaimana dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari alat bukti yang lain yang berupa informasi (dengan segala jenisnya). Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ketentuan yang demikian tidak ada.

  1. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur tentang hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Aturan demikian dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dulu belum ada.
  2. Secara umum dapat dinyatakan bahwa ancaman pidana penjara yang sampai dengan pidana mati diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Demikian pula pidana perampasan kemerdekaan (sampai dengan seumur hidup) maupun pidana denda pada masing-masing tindak pidana korupsi dinaikkan/diperberat, juga ada maksimum dan minimum khusus masing-masing pada tiap jenis tindak pidana tersebut. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ancaman pidana mati tidak diatur serta minimum pidana penjara dan pidana denda tidak diatur.

[1] Soedjono D., 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 72

[2] Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65

[3] Ibid., hal. 66

[4] Ibid., hal. 68

[5] R. Wiyono, 1979, Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Jakarta, hal. 30

[6] Ibid., hal. 31

[7] Ibid., hal. 32

[8] Ibid.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2014 Prof Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., M.Hum All rights reserved - Mobile View - Powered by WordPress and Wallow - Have fun!